PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
Cetak

Share

Perda Nomor 20 tahun 2011, memberikan gambaran, bagaimana penyelenggaran pemerintahan di kota Bandung, memutuskan kebijakan yang Pro Rakyat, serta semaksimal mungkin berupaya mewujudkan Bandung Bermartabat (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat), pada tataran aplikatif yang pada akhirnya derajat masyarakt terangkat seperti harapan bersama.

Bagian Kelima

Pajak Penerangan Jalan Umum

Pasal 25 ayat (1)

Dengan nama pajak penerangan jalan dipungut pajak atas setiap pengguna tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Pasal 29 ayat (2)

Hasil penrimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

Bagian Ketujuh

Pajak Air Tanah

Pasal 38

Tarip Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

Hasil penerimaan Pajak Air Tanah sebagian dialokasikan kembali untuk upaya pemulihan lingkungan.

Bagian Kesembilan

Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 50

Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan dipungut pajak atas setiap Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sector perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pasal 51 ayat (4)

Besarnya nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Pasal 55

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

a. Sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

b. Sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk objek pajak dengan NJOP di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

BAB VIII

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembukuan dan Pemeriksaan

Pasal 79 ayat (1) dan (2)

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 81 ayat (1) dan ayat (4)

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat penetapkan dan menempatkan personil dan/atau peralatan manual maupun program aplikasi online pada objek pajak tertentu.

Penempatan peralatan sebagaimana dimaksud apad ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dalam tenggang waktu yang sudah cukup dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditempatkannya peralatan tersebut menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

BAB X

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2)

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 85 ayat (1) dan (2)

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 87 ayat (1) dan (2)

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban mmerahasiakan hal sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pejabat tau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89 ayat (3)

Penempatan peralatan Aplikasi online sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januarai 2013.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD,

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung

Pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

 

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 20

 

Comments 

 
0 #2 angel 2014-04-15 15:20
thank you terimakasih sekarang selesai deh pr ku :roll: :P :lol: :D ;-) 8)
Quote
 
 
0 #1 heri 2012-04-24 03:01
Bagus
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh