Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bandung
Cetak

Share

Pemecahan masalah kemiskinan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakan sektoral yang terpusat, seragam, dan berjangka pendek. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar mereka.

Pemerintah sebagai pengemban amanat rakyat, berperan aktif untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin, seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan, dan hak atas kesehatan.

Belum teratasinya masalah kemiskinan, mendorong pemikiran akan perlunya suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Terlebih masalah kemiskinan juga telah menjadi isu global yang diangkat sebagai salah satu agenda utama dalam Millenium Development Goals (MDGs). Salah satu target MDGs adalah menurunkan proporsi orang yang hidup dalam kondisi kemiskinan hingga 50% pada tahun 2015.

Pemerintah Kota Bandung secara jelas telah memiliki agenda yang kuat dalam upaya mengurangi kemiskinan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013. Salah satu isu strategis dalam RPJMD, adalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Program atau agenda penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung tidak hanya berawal pada tahun 2009, namun jauh pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah kota secara cerdas telah melakukan kebijakan-kebijakan yang pro-poor, pro-growth, dan pro-job, dengan berbagai kebijakan untuk menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan yang diformulasikan melalui tujuh agenda prioritas.

Pilihan kebijakan tersebut, secara eksplisit menunjukkan pendekatan yang sejalan dengan kehendak untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak dasar masyarakat miskin. Hak-hak dasar tersebut secara konsisten diimplementasikan ke dalam Program Bantuan Wali Kota Khusus (Bawaku) Cerdas, Bawaku Sehat, Bawaku Pangan, Bawaku Makmur, serta berbagai program pro-rakyat lainnya.

Tujuh Agenda Prioritas dan Program Bawaku, merupakan ikhtiar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga bermakna penurunan angka kemiskinan. RPJMD menargetkan, selama lima tahun angka kemiskinan menurun dari 80.371 RTS pada tahun 2009, menjadi 76.631 RTS pada tahun 2013. Apabila kebijakan dan ikhtiar penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara radikal, maka pada tahun 2013 tinggal 50.631 RTS lagi.

Selama ini, upaya yang dilakukan Pemkot Bandung sudah sejalan dengan paradigma baru penanggulangan kemiskinan, yaitu pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah sebagai fasilitator dan motivator dalam pembangunan.

Melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung, dikoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan serta pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung.

TKPK Kota Bandung telah menjadi ’rumah besar’ sekaligus wadah koordinasi lintas sektoral dari lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat Kota Bandung. Penurunan angka kemiskinan akan sangat mungkin terjadi apabila berbagai program, kegiatan, dan kebijakan yang big push, dengan kata kunci keberhasilan berada pada penguatan dan pemberdayaan masyarakat.

Penulis adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung

 

Add comment


Security code
Refresh